Donasi Untuk Palestina
By Triomacan2000
1. hadi purnomo ditetapkan TSK oleh KPK tepat pada ultahnya. Sebuah kado
menyakitkan utk HP, smga kado sebaliknya utk rakyat
2.
Kita tdk bahas KPK yg tdk profesional, no integrity, corrupts and abuse of
power. Kita bahas ttg korupsi pajak saja. Korupsi terbesar RI
3.
Sektor pajak adalah korupsi terbesar RI dgn kerugian negara ratusan triliun per
tahun. Disusul korupsi sektor migas, APBN, DPR, Bea Cukai
4.
Target penerimaan pajak RI 2014 sekitar 1.110 triliun. Tiap tahun naik rata
10-15% namun tetap terjadi kebocoran besar ratusan triliun
5.
Korupsi pajak terjadi karena hampir seluruh perusahaan tdk melaporkan pajaknya
scra benar. Semua bohong saat laporkan SPT ke kantor pajak
6.
Di negara2 berkembang kesadaran membayar pajak dgn benar dan jujur memang blm
menjadi tradisi. Korupsi pajak menjadi hobi. Kolusi & suap
7.
Di negara maju pembayaran pajak relatif lebih baik. Selain kesadaran membayar
pajak, juga karena hukuman thdp koruptor pajak sangat berat
8.
Ada ungkap yg sering disebut mengenai pajak :
“tidak ada yg pasti di dunia ini kecuali pajak dan kematian” Hehe
“tidak ada yg pasti di dunia ini kecuali pajak dan kematian” Hehe
9.
Di Indonesia, semua konglomerat dan orang terkaya RI pasti merupakan koruptor
pajak. Segala cara dilakukan utk tdk bayar pajak scra benar
10.
Masa menjelang pemilu dan pilpres adalah masa di mana perusahaan2 dan
konglomerat2 berlomba dapat mengurangi pembayaran pajak mereka
11.
Biasanya pada masa pilpres, konglomerat2 berlomba menawarkan bantuan dana
kampanye kepada capres tertentu dgn kompensasi diskon pajak
12.
Mudah sekali utk mengetahui korupsi pajak para konglo2 itu. Mereka dilayani dlm
satu unit khusus : kantor pajak besar. Khusus big fish
13.
Jika ditjen pajak boleh membuka SPT para konglomerat itu, akan terlihat berapa
besar korupsi pajak yg terjadi pada setiap musim pilpres
14.
Ingatkah anda 3 thn lalu DPR mau bikin Pansus mafia pajak ? Fraksi Demokrat yg
mengusulkan pertama kalinya. Utk bidik Bakrie Grup
15.
Fraksi Demokrat mau jerat Bakrie Grup terkait suap 3 perusahaan Bakrie kepada
Gayus Tambunan US$ 3.5 juta (40 M) agar dpt ‘diskon’ pajak
16.
Politisi Demokrat yg masih mentah tdk paham jika Pansus Mafia Pajak DPR bakal
menjatuhkan pemerintahan SBY krna terlibat korupsi pajak
17.
Hanya karena pengkhianatan fraksi gerindra, Pansus Anti Mafia Pajak tsb gagal
disahkan. Maka selamatlah kursi presiden SBY.
18.
Sejak pengkhianatan Fraksi Gerindra tsb, terbangunlah aliansi strategis antara
SBY dan Prabowo. Bgmn pun SBY utang budi pada Prabowo
19.
Dari kegagalan rencana pembentukan Pansus Anti Mafia Pajak DPR itu, mudah
diduga ada rahasia besar yg tersembunyi dibalik ketakutan SBY
20.
Kontributor utama dana kampanye dan pemenangan Partai Demokrat dan Capres SBY
diduga adalah dari konglomerat koruptor pajak & BLBI
21.
Bayangkan saja, 1 konglomerat menengah seperti Sugar Grup Company (SGC)
Lampung, setiap tahun korupsi pajak 2 triliun. Kebal hukum
22.
Ada ratusan konglomerat menengah koruptor pajak seperti SGC Lampung. Belum lagi
puluhan konglo Besar yg korupsi pajak berlipat2 kali SGC
23.
Dan ribuan konglo kecil (omset ratusan miliar) yg korupsi pajak puluhan miliar
per tahun. Mereka hidup kayak di surga di Indonesia ini
24.
Memang tdk semua petugas pajak RI korup, sebagian menjalani hidup dgn jujur dan
benar. Gaji mereka sdh sangat besar. Sdh lbh dari cukup
25.
Namun sebagian besar petugas pajak RI korup, rakus, serakah, tamak, licik. Gaji
PNS Pajak Golongan III sarjana masa kerja 1 thn > 9 juta
26.
Mayoritas pejabat pajak korup tapi tdk ada yg ditangkap KPK. Anehkan ? Kalau
KPK tdk aneh dan tdk mandul, RI tdk akan hancur begini
27.
Hampir semua petugas pajak korup tapi tdk ada satu pun yang ditangkap KPK.
Fenomena ini adalah keajaiban dunia ke 8 ala Indonesia hehe
28.
Kami punya teman semasa kuliah yg jadi PNS Pajak. Baru 5 thn bekerja teman kami
itu punya harta 14 miliar. Diinvestasikan kemana2
29.
Petugas pajak yg bekerja di KPP WP Besar (Badan) atau kantor banding pajak,
pasti kaya raya, miliarder. Kecuali dia antikorupsi. Jujur
30.
Setiap tahun kebocoran pajak negara ratusan triliun. KPK tdk ada guna. Anggaran
KPK 1 triliun /tahun tapi fungsinya jadi mafia hukum
31.
Kalau KPK fokus dlm bekerja, pimpinan KPK bukan kriminal kayak Samad cs,
pegawai KPK profesional & kredibel, korupsi pajak pasti minim
32.
Korupsi pajak termasuk bea cukai dan transfer pricing ratusan triliun per
tahun. Disusul korupsi migas, cost recovery, BBM subsidi dst
33.
Korupsi Bea Cukai, bea impor masuk, pajak ekspor > 100 triliun/thn. No. 2
terbesar setelah korupsi pajak Badan (PT) yg 300 Triliun/thn
34.
Korupsi migas (impor, penyimpangan/pencurian/penyelundupan BBM bersubsidi dst)
sekitar 100 Triliun/thn. No. 3 terbesar
35.
Korupsi modus transfer pricing adalah korupsi nomor 4 terbesar di Indonesia dgn
kerugian negara sekitar 100 triliun per tahun
36.
Korupsi pada cost recovery migas No. 5 terbesar dgn puluhan triliun per tahun.
Exxon Mobil di Blok Cepu saja korupsi US$ 3 Miliar
37.
Ini salah satu buktinya >> KORUPSI TRILIUNAN DI BP MIGAS / SKK Migas http://t.co/nnX7fy7k5q
kemana BPK dan KPK ? Tidur !
kemana BPK dan KPK ? Tidur !
38.
Ini lagi buktinya > KORUPSI SETYA N, PRIJONO & JERO W. DI BLOK MIGAS
KANGEAN-MADURA US$ 583 JUTA ( 7 Triliun) http://t.co/qgOZkdzTxh
39.
Ini lagi buktinya > KORUPSI Rp. 2.2 triliun DI PT. TRANS PASIFIC
PETROCHEMICAL INDOTAMA / PT TPPI http://t.co/Keqf1g0eei
40.
Jgn tertipu rekayasa KPK menjebak RUDI RUBIANDINI yg terima suap recehan,
sdgkan koruptor triliunan bebas http://t.co/b7zQ158roG
41.
SGC, Asian Agri, Wimar & puluhan perusahaan perkebunan korupsi pajak
triliunan/tahun. Mereka setor suap ke petugas pajak&penguasa. Aman
42.
Puluhan perusahaan tambang migas, batubara, mineral, hutan/kayu, korupsi
trilunan / tahun. Suap puluhan M ke oknum pajak/penguasa. Aman
43.
Ingatkah anda ketika diberitakan Presiden SBY terkaget2 mendengar ucapan terima
kasih Presiden China atas izin ekspor batubara ke China
44.
SBY dalam kunjungan ke China dihaturkan terima kasih oleh Presiden China krna
RI sdh izinkan ekspor 100 juta ton batubara RI ke China
45.
Kenapa SBY kaget, karena setahu beliau RI hny ekspor 25 juta ton batubara per
tahun ke China. Kok catatan RRC beda 75 juta ton ? Bocor.
46.
Depkeu dan Depdag RI hanya mencatat ekspor batubara ke China 25 juta ton, 75
juta ton sisanya tdk tercatat. Berapa kerugian negara?
47.
Dgn asumsi harga batubara USD 80 /ton x 75 juta x 31.5% (pajak & royalti) =
US$ 1.9 miliar = Rp. 22 triliun /thn. Blm termasuk PPH badan
48.
Jadi, korupsi pajak di Indonesia luar biasa besar. Sekitar 500 triliun per
tahun in total. Siapa yg salah? Apa kerja KPK? Jadi jongos !
49.
KPK gagal fokus gagal orientasi gagal jujur gagal berani gagal jadi penegak
hukum pemberantas korupsi. Beraninya hny sama kelas teri
50.
KPK gagal karena aparat dan pimpinan KPK juga korup. 4 dari 5 pimpinan KPK
adalah koruptor dan kriminal. Tdk bisa kita andalkan. Impoten
51.
KPK terima order mafia koruptor. Bambang Widjajanto sendiri adalah koruptor dan
kriminal. Banyak catatan hitamnya, jongos setya novanto
52.
Bambang Widjajanto mantan aktivis LBH dan penasihat hukum pada banyak sengketa
pilkada, terima suap dan rekayasa saksi2 di MK
53.
Setya Novanto sohib dan bohir Bambang Widjajanto sempat mengambil sumpah
(baiat) BW sebelum dilantik jadi wkl ketua KPK
54.
Akibatnya, wkl ketua KPK bidang penindakan hanya jadi jongos setya novanto
(bendum /ketua fraksi Golkar DPR). Mati2an melindungi SN
55.
Banyak kejahatan Bambang Widjajanto terkait tindakannya melindungi korupsi
setya novanto, termasuk suap di MK http://t.co/PIewk3btGe
56.
Silahkan anda buktikan sendiri. KPK umumkan 4 kasus suap di MK yg melibatkan setya
novanto tiba2 raib. Hallo Bambang Widjajanto ! http://t.co/pQTXgS0l5J
57.
Di luar negeri, aparat hukum/ aparat pajak yg korupsi pasti dihukum mati atau
hukuman penjara puluhan/ratusan tahun. Tanpa pengampunan
58.
Ketua BPK, anggota BPK, auditor2 BPK, PNS Ditjen Pajak, Pimp & pegawai KPK,
Polri dan Kejaksaan, BPKP, Inspektorat dll .. KORUP = MATI !
59.
Di Indonesia terbalik. Jarang sekali aparat hukum/pajak yg ditangkap &
dihukum maksimum. Dihukum mati = NOL. Kenapa ? Presiden RI lemah
60.
Republik Indonesia ini butuh Presiden kuat, bersih, jujur, tegas, adil.
Presiden yg bukan jongos mafia & jualan blusukan. Ok ?
By : Raden Nuh
Sudah hampir lima bulan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Agustus 2013, hingga kini KPK hanya mampu menyita uang sekitar US$ 1,22 juta, diantaranya diperoleh saat Rudi tertangkap tangan, uang sitaan dari ruang kerja Sekjen ESDM, deposit box di Bank Mandiri dan brankas SKK Migas. KPK hanya berkutat pada penetapan status Rudi, Simon Tanjaya (Kernel Oil) dan Deviardi (pelatih golf) sebagai tersangka, plus pencekalan 3 pejabat SKK, yakni Agus S. R. (Divisi Komersialisasi Minyak & Kondensat), Popi A. N. (Divisi Komersial Gas) dan Iwan Ratwan (Divisi Operasi).
Sudah hampir lima bulan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Agustus 2013, hingga kini KPK hanya mampu menyita uang sekitar US$ 1,22 juta, diantaranya diperoleh saat Rudi tertangkap tangan, uang sitaan dari ruang kerja Sekjen ESDM, deposit box di Bank Mandiri dan brankas SKK Migas. KPK hanya berkutat pada penetapan status Rudi, Simon Tanjaya (Kernel Oil) dan Deviardi (pelatih golf) sebagai tersangka, plus pencekalan 3 pejabat SKK, yakni Agus S. R. (Divisi Komersialisasi Minyak & Kondensat), Popi A. N. (Divisi Komersial Gas) dan Iwan Ratwan (Divisi Operasi).
KPK seolah – olah tidak mampu menyeret terduga pelaku korupsi sektor
migas lain yang sejatinya lebih besar dan merupakan pemain utama mafia
migas Indonesia. Mandegnya pengembangan kasus suap terhadap Rudi
Rubiandini, molornya pemeriksaan sekjen ESDM sebagai saksi hingga lebih 2
bulan sejak Rudi ditahan, keengganan KPK memeriksa Menteri ESDM Jero
Watjik, Kepala SKK Migas Johanes Widjanarko (pengganti Rudi), Lambok
Hutauruk (Deputi Pengendalian Bisnis SKK Migas), dan nama – nama anggota
serta pimpinan komisi VII DPR yang tercantum di buku catatan pribadi
Waryono Karno merupakan petunjuk atau indikasi jelas bahwa KPK telah
memainkan “skenario tertentu agenda tersembunyi” dari pihak tertentu
yang diduga kuat adalah MAFIA MIGAS REPUBLIK INDONESIA.
Entah sebabnya, KPK terkesan ‘main mata’ dalam penyidikan /
pendalaman / pengembangan kasus korupsi itu. Tidak jelas kapan terduga
koruptor dan mafia seperti Waryono Karno, mantan Sekjen ESDM yang selama
ini disebut – sebut sebagai Sekjen ESDM sepanjang masa. Padahal, dari
brankas ruang kerjanya, penyidik KPK telah menyita uang dan buku catatan
pribadi, yang mencantumkan nama – nama orang pemberi uang dan penerima
uang.
Jumlah suap yang diberikan kepada Rudi tergolong kecil jika dibanding
dengan potensi rente yang dapat diraih dari berbagai bidang industri
migas. Triliunan Rp temuan BPK di sektor migas periode 2000-2012
mengkonfirmasi hal ini. Di benak masyarakat berkembang persepsi, sektor
migas memang sarat korupsi yang telah akut. Lahan korupsi sektor migas
dan solusi yang mungkin diambil dibahas dalam tulisan ini.
Tercium bau busuk dari sebuah konspirasi Mafia Migas bekerja sama
dengan oknum KPK untuk menghancurkan Rudi Rubiandini melalui dugaan
gratifikasi yang sebenarnya sangat lemah dan penuh rekayasa.
Keterlibatan KPK dalam rekayasa hukum atau kriminalisasi terhadap Rudi
Rubiandini terbukti ketika KPK ketahuan telah membohongi rakyat
Indonesia saat Rudi ditangkap dengan memalsukan barang bukti yang
disampaikan KPK secara resmi kepada publik.
KPK pada tanggal 13 Agustus 2013 dengan sengaja memalsukan barang
bukti dengan menyebut motor BMW berikut dengan BPKB motor BMW merupakan
bagian dari gratifikasi Deviardi kepada Rudi Rubiandini. BPKB BMW itu
disebut KPK disita dari rumah kediaman Rudi Rubiandini saat OTT
dilakukan. Belakangan, diketahui bahwa pernyataan KPK tersebut adalah
salah dan bohong. Motor BMW bukan bukti gratifikasi dan BPBP Motor BMW
itu disita penyidik KPK dari rumah Devi Ardi. Bagaimana
pertanggungjawaban KPK terhadap pelanggaran hukum serius yang dilakukan
oknum – oknum KPK terkait rekayasa barang bukti dan pembohongan publik
itu ? Tidak diketahui. Gelap, sama seperti kasus – kasus pelanggaran
hukum, etika dan prosedur yang sering dilakukan KPK selama ini.
Jenis kegiatan yang dapat menjadi lahan korupsi antara lain pada
penetapan cost recovery (CR), penjualan minyak bagian negara, lelang
wilayah kerja (WK), perpanjangan kontrak, alokasi penjualan gas dan
penetapan sub-kontraktor jasa pendukung. Dalam penetapan CR, modus yang
dilakukan berupa penggelembungan CR dan pemasukan pekerjaan tidak
relevan CR atau bertentangan dengan PP CR No.79/2010. Dugaan korupsi
jenis ini sering dilaporkan BPK, dan untuk 2010-2012 besarnya adalah US$
221,5 juta atau sekitar Rp 2,3 triliun.
Korupsi dalam proses penjualan minyak bagian negara dapat berupa
percaloan, budaya titipan pejabat dan arisan dalam penetapan penjual
(trader). Kasus Rudi terkait percaloan. Praktek lain, minyak yang
seharusnya tidak dijual (karena sesuai spesifikasi kilang), justru turut
dijual pula ke luar negeri. IRESS memperoleh informasi dari sumber
terpercaya bahwa sebagian produksi minyak lapangan Duri telah dijual
oleh trader ke luar negeri.
Dalam hal lelang WK, praktek yang terjadi berupa pemilihan kontraktor
yang melanggar prosedur atau yang berstatus broker. Kontraktor terpilih
bukan yang terbaik berdasar hasil evaluasi, seperti pada penetapan
pemenang Blok migas Semai V (2007). Para broker ditunjuk karena
mempunyai informasi dan kedekatan dengan oknum penguasa. Tak jarang WK
menganggur karena calo belum berhasil mendapatkan investor, sehingga
negara rugi akibat tidak berproduksinya WK. Bonus tandatangan dari
pemenang bisa pula dikorupsi.
Korupsi pada perpanjangan kontrak migas dapat terjadi karena tidak
adanya rujukan peraturan dan tarif (disenagaja?). Padahal secara global
tarif akuisisi cadangan migas terbukti berkisar 10-20% harga pasar
migas. Dalam kasus perpanjangan kontrak blok West Madura Offshore
misalnya, negara hanya memperoleh US$ 5 juta sebagai signatory bomus
dari Kodeco (Korea) untuk saham 20%. Padahal jika tarif akuisisi
diterapkan, minimal negara bisa memperoleh US$ 300 juta! Siapa yang
menikmati selisih pembayaran tsb?
Kegiatan penetapan alokasi gas juga dapat menghasilkan rente yang
besar bagi para koruptor. Umumnya yang menjadi korban adalah BUMN
seperti PLN atau pabrik pupuk. Kasus kerugian PLN sebesar Rp 37 triliun
pada 2009-2010 disebabkan oleh tindakan BP Migas mengalihkan alokasi gas
yang bukan kewenangannya, yang melanggar Pasal 50 PP No.35/2004. Dugaan
korupsi juga terjadi pada pengalihan gas bagi unit Kilang Baru Gresik
dari lapangan MDA-MBA Blok Madura Stait ke PLTU Bali dan Banyuwangi pada
akhir 2012. Negara berpotensi dirugikan ratusan miliar rupiah.
Dalam hal penunjukan sub-kontraktor industri penunjang, IRESS
menerima beberapa laporan tentang praktek permintaan fee oleh
oknum-oknum BP/SKK Migas sebesar 10-20% dari nilai proyek jika ingin
ditunjuk sebagai pemenang. Upeti tersebut diminta untuk disetorkan ke
rekening tertentu dengan dalih akan digunakan sebagai dana operasional.
“Pungutan” ini memang dibayar oleh para sub-kontraktor, tetapi kelak
akan menjadi tanggungan negara melalui mekanisme cost recovery.
Dari keenam bidang kegiatan di atas terlihat betapa luasnya lahan
yang dapat dikorupsi oleh para koruptor dan pemburu rente. Tindakan ini
semakin marak karena di satu sisi sistem kebijakan dan peraturan
bermasalah. Di sisi lain moral hazard dan nafsu berburu rente
oknum-oknum penguasa, pengusaha, kontraktor asing, partai penguasa atau
birokrat semakin meningkat. Oleh sebab itu perlu dilakukan perbaikan
sistem dan peraturan, serta peningkatan komitmen moral dan etika bisnis
pada semua pelaku/pihak yang terkait dalam industri migas.
Sistem dan pelaku perlu diperbaiki secara bersamaan. Para koruptor
harus dihukum berat untuk digantikan oleh pajabat yang berintegritas,
amanah dan profesional. Khusus subjek pelaku, tertangkapnya Rudi
merupakan pintu masuk yang harus dioptimalkan guna memberantas mafia
migas. Para pelaku lain selain Rudi di SKK Migas, Kementerian ESDM dan
lembaga lain harus diperiksa dan dituntut. Kasus ini harus dikembangkan,
tidak terhenti pada Rudi. KPK harus bertindak independen dan teguh
menghadapi berbagai intervensi.
Dalam aspek perbaikan sistem, IRESS meminta agar Pemerintah kembali
menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai rujukan utama yang bersifat
ideologis dan strategis. Rujukan ini telah dioperasionalkan dalam UU
Prp. No.44/1960 dan UU No.8/1971, dimana penguasaan negara atas migas
dijalankan melalui BUMN. Dalam hal ini hak ekonomi dan kekayaan migas
yang dapat dimonetisasi dan digunakan untuk aksi korporasi. Karena
berbagai kepentingan, kedua UU tersebut justru diganti dengan UU Migas
No.22/2001, sehingga saat ini tidak heran lebih dari 80% cadangan dan
produksi migas nasional dikuasai asing.
Selain lepasnya hak ekonomi atas cadangan, karena keterbatasan BP
Migas sebagai BHMN, UU Migas No.22/2001 juga memberi kesempatan kepada
perusahaan asing atau trader menjual minyak bagian negara seperti kasus
Kernel atau gas Tangguh. Padahal kita memiliki Pertamina untuk menjual.
BUMN kita juga kehilangan kesempatan untuk otomatis menguasai blok-blok
migas yang habis kontrak akibat aturan yang disengaja grey. Akibatnya
terbuka kesempatan untuk asing tetap bercokol dan oknum penguasa untuk
meperoleh rente.
Aspek pengawasan industri migas kita juga sangat lemah. BP Migas
berfungsi tanpa lembaga pengawas. SKK Migas sebagai pengganti pun
dijalankan dengan sistem pengawasan bermasalah. Pasal 8 ayat (1) jo
Pasal 9 ayat (1) menyebutkan tanggungjawab terakhir kinerja SKK Migas
ada pada Presiden. Artinya Kepala SKK setingkat dengan menteri sehingga
komisi pengawas yang diketuai Menteri ESDM tidak ada artinya. Menteri
ESDM bukanlah atasan langsung Kepala SKK Migas, tetapi Presidenlah
atasan langsungnya. Sekalipun Menteri ESDM Ketua Komisi Pengawas,
jabatan ini hanya simbol untuk pencitraan saja.
Sekarang sudah waktunya Pemerintah membubarkan SKK Migas. Sambil
menunggu sistem pengganti melalui UU Migas baru, Pemerintah dituntut
menerbitkan Perpres yang menetapkan BUMN sebagai pengganti SKK Migas,
pemegang hak ekonomi cadangan, penjual migas bagian negara dan penguasa
blok-blok habis kontrak. Dengan demikian, Pertamina mengalami
pertumbuhan aset dan keuntungan yang meningkat pesat dan peringkat
sebagai perusahaan global terbesar versi Fortune pun ikut naik.
Perbaikan status ini akan menambah pengakuan dunia dalam mengakuisisi
cadangan secara global guna meningkatkan ketahanan energi. Dalam hal ini
Pertamina pun harus memperbaiki kinerja, bebas dari pengaruh mafia
migas, dijalankan melalui tatakelola perusahaan yang baik dan
ditingkatkan statusnya menjadi non-listed public company.
KPK pernah berjanji akan menuntaskan korupsi – korupsi besar di
sektor Migas. Jika KPK hanya berkutat di gratifikasi Rudi Rubiandini
yang sarat dengan muatan rekayasa hukum dan kriminalisasi, sesungguhnya
KPK telah menjadi institusi Komisi Pelindung Korupsi. Pejabat yang belum
tentu bersalah dipaksakan menjadi tersangka, sedang koruptor – koruptor
besar dan mafia migas perampok kekayaan negara malah bebas dan
dilindungi KPK.
Apabila KPK serius bermaksud membasmi korupsi dan mafia sektor migas,
strategi penyidikan KPK tentu sangat berbeda dengan strategi penyidikan
yang dipertontonkan KPK selama ini. KPK hanya berpura – pura serius
usut dan tuntaskan korupsi, padahal mereka menjalankan pesanan atau
agenda para koruptor dan mafia migas. Bukti nyata KPK tidak profesional
dan korup adalah fakta dimana KPK hingga hari ini enggan menyidik nama –
nama terduga koruptor besar sektor migas seperti Waryono Karno, Johanes
Widjarko, Lambok Hutauruk, Efendi Simbolon , Artha Simbolon, Sutan
Batugana, Ahmad Syahroza, Andi N Sommeng dan seterusnya. Di sektor
Migas, KPK terbukti hanya menangkap semut tetapi melepaskan buaya.
By: Triomacan2000
1. Eng ing eeng ... Kita bongkar
korupsi sektor Migas di SKK Migas (ex BP Migas). Kebetulan hari ini sidang
penuntutan thdp Rudi Rubiandini
2. Mantan Kepala SKK Migas) Rudi
Rubiandini dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 250 juta, krna didakwa
menerima suap dan juga beri suap
3. Sementara itu pelatih golf SKK
Migas Deviardi, juga markus petinggi SKK Migas dituntut pidana penjara 5tahun
dan denda Rp 50 juta
4. Kita tidak bahas tentang tuntutan
terhadap Rudi dan Deviardi. Kita sdh banyak bahas tentang apa yang sesungguhnya
terjadi di SKK Migas
5. Yg skrg kita bahas adalah BUKTI @KPK_RI KOLUSI DGN MAFIA
MIGAS dan bukti bhw KPK sengaja melindungi mafia Migas http://t.co/RnqE166ktn
6. Sebelumnya, silahkan anda ingat baik2, wajah2 mafia migas
Indonesia sebenarnya. Mereka dilindungi @KPK_RI http://t.co/jceKqU3RKp
7. Korupsi - suap Rudi R dan
Deviardi (jika benar terjadi) jumlahnya sangat kecil. 0.0001% dari kerugian
negara akibat korupsi Mafia Migas
8. Rudi Rubiandini DIJERAT pidana
korupsi semata2 karena kehadirannya selaku Kepala SKK MIGAS membahayakan
eksistensi Mafia/koruptor Migas
9. Nasib Rudi Rubiandini hampir sama
dengan nasib para tokoh2 kampus yg dijebak agar Terjerat Kasus Korupsi http://t.co/qVAfH6P7mu
10. KPK TERBUKTI telah menjadi alat
mafia migas untuk menjebak dan menjerat Rudi Rubiandini tetapi malah melindungi
koruptor yg sebenarnya
11. Rudi Rubiandini sebelum
ditangkap via OTT KPK pernah bertekad meningkatkan lifting migas RI tahun 2014
menjadi 1 juta barel per hari
12. Bahkan pada tahun 2015 Rudi
bertekad naikan lifting migas RI menjadi 1.3 juta barel per hari dan 2016
sebesar 1.5 juta barel per hari !
13. Untuk mewujudkan tekad Rudi
menaikan lifting migas RI jadi 1.5 juta barel per hari pada thn 2016, Rudi
melakukan gebrakan2 besar di SKK
14. Gebrakan Rudi al. : Pengeboran eksplorasi 258 sumur, sumur pengembangan
1.178 sumur dan work over sumur produksi 1.094 sumur
15. Melakukan survei seismik 2D
sepanjang 18.752 kilometer, survei seismik 3D seluas 22.298 km2 & kegiatan
non seismik sebanyak 7 kegiatan
16. Dari hasil pengeboran sumur
pengembangan ada tambahan produksi 75.044 barel minyak/hari dan produksi gas
587 juta kaki kubik/ hari
17. Untuk tahun 2013 SKK Migas
menargetkan tambahan total 121.700 barel/hari sehingga target lifting migas RI
hampir 1 juta barel/day
18. Gebrakan Rudi Rubiandini di SKK
Migas yg dorong pencapain target produksi hampir 1 juta barel pada 2013 :
MEMBAHAYAKAN MAFIA MIGAS
19. Pendapatan SKK Migas 2013
ditargetkan Rudi Rubiandini US$ 33 miliar atau hampir 400 triliun. Dan akan
capai 600 triliun pada 2015 !!
20. Bandingkan dengan pencapaian
lifting migas yang selama sepuluh tahun terakhir tidak pernah tembus 860.000
barel/hari. Kenapa ??? MAFIA
21. Bagi mayoritas rakyat RI dan
presiden RI, produksi Migas RI bisa tembus 1 juta dan akan 1.5 juta barel/ hari
pada 2016 = SEOLAH2 MIMPI
22. Ketika Rudi Rubiandini diangkat
jadi Ka SKK Migas, dia menemukan banyak sekali permainan KKN dan mafia di SKK
Migas (ex BP Migas)
23. Rudi Rubiandini langsung memecat
pejabat2 tinggi SKK Migas ex BP Migas yg jadi mafia atau antek mafia migas,
antara lain Lambok Hutauruk
24. Lambok adalah ex direktur
gratifikasi KPK yg dipromosi menjadi deputi hukum SKK Migas. Korup. Trus
dipecat Rudi. Eh ditampung KPK lagi
25. Lebih gila lagi @KPK_RI menerima Lambok
Hutauruk si mafia korup itu kembali menjadi DIREKTUR GRATIFIKASI KPK !!
Gilaaaaak !! Edaaan !!
27. Siapa pimpinan KPK yang ngotot
menerima mafia migas kembali menjadi direktur Gratifikasi KPK ? Namanya @BWidjajanto !!
Gilaaaak !!
28. Kenapa bambang widjajanto mau
menerima kembali Lambok ? Karena bambang diperintah oleh tuannya, yg bernama
setya novanto !! Gilaaak !!
29. Setya Novanto, ketua fraksi
Golkar di DPR dan bendum P Golkar adalah MAJIKAN dan TUAN BESAR Bambang
Widjajanto !! BW lama dibina SETYA N
30. Bambang Widjajanto sdh sejak
lama dikader & dibina Setya Novanto. BW juga jadi wkl KPK karena jasa SETYA
dan GOLKAR. BW kacung Golkar
31. Setya novanto koruptor &
mafia. Bnyk kasus (terakhir terima suap 10 M dari Bupati Banyuasin dlm sengketa
Pilkada di MA terkait Akil M)
32. BW mengamankan kasus2 korupsi
Setya dan Golkar di KPK. Kalau ada korupsi Elit Golkar, hny 1 - 2 yg diproses
KPK. Tentu seizin Setya N
33. Selama ada @BWidjajanto si budak
Setya Novanto, jangan harap setya novanto dan golkar yg berjibun korupsinya
bakal diproses KPK. MIMPI !
34. Golkar diketahui berkorupsi dan
kolusi ria bersama2 BP Migas, terutama Raden Prijono ex Ka BP Migas dan J
Widjanarko (skrg Ka SKK Migas)
35. Untuk pengamanan korupsi
miliaran US$ per tahun di BP Migas dan SKK Migas, para mafia menggunakan jasa
agta BPK : BARULLAH AKBAR
36. Siapa Barullah Akbar ini ? Dia
adalah Pimpinan /agta BPK pengganti antar waktu (PAW) T Nurlif (ex DPR Fraksi
Golkar) yg ditangkap KPK
37. Shrsnya Barullah Akbar sdh
pensiun dari BPK, tapi ada @Yusrilihza_Mhd yg membantu dari samping gugatan Barullah
di MK. Ayo ngaku YIM?
38. YIM boleh saja tdk ngaku bhw dia
membantu Barullah Akbar menang di MK. Tp kami tahu persis dan bnyk saksi serta
bukti2 keterlibatan YIM
39. Barullah Akbar agta BPK yg
membawahi BUMN termasuk SKK Migas (BP Migas). Dia beking Dahlan rampok BUMN.
Bikin LHP BUMN2 'bersih' /WTP
40. Jadi, rusaknya negara RI ini
utamanya akibat ulah 2 lembaga negara yakni : KPK dan BPK. Didalamnya banyak
pejabat2 tinggi KORUP & BOBROK
41. Kembali ke Mafia Migas. Lambok
dipecat di SKK Migas kembali jd Dir Gratifikasi KPK berkat jasa @BWidjajanto :
merencanakan jebak Rudi R
42. Lambok di KPK, J Widjanarko di
SKK (wkl Ka SKK) dan Johanes Chandra Ekajaya sbg kontraktor rekanan utama
(kasir SKK) : KOLUSI JEBAK RUDI
43. J Widjanarko mendesak Rudi utk
serahkan sendiri sisa (utang) suap SKK Migas ke DPR, BPK dan instansi2 hukum
lainnya dgn berbagai dalih
44. Sesaat sebelum Rudi ditangkap
OTT (rekayasa mafia migas dan mafia hukum di KPK), SKK migas punya utang suap
US$ 500.000 ke Kom VII DPR
45. Sisa Utang Suap US$ 500 ribu itu
adalah bagian dari US$ 1 juta utk fee Kom VII yg telah setujui asumsi2 makro
terkait mIgas /SKK di APBN
·
46. Uang muka suap US$ 500.000 ke
Kom VII DPR sebelumnya sdh dibayar oleh Ka BP Migas Raden Prijono via ketua Kom
VII Soetan Batugana.
47. Oleh Wkl ketua SKK Migas Johanes
Widjanarko sisa uang suap US$ 500,000 itu dipaksakan utk diserahkan oleh Rudi
Rubiandini sendiri/Ka SKK
48. Alasannya, Sdh jadi
tradisi/fatsun harus Kepala BP / SKK yg serahkan ke Ketua Kom VII. Agar DPR tdk
tersinggung. Darimana uang suapnya?
49. Selain ditekan DPR utk bayar
sisa utang suap US$ 500,000, Rudi juga ditekan utk bayar THR ke kom VII dan
setor sumbangan konvesi PD
50. Singkatnya, oleh J Widjanarko,
pejabat2 tinggi SKK, dikondisikan situasi mendesak /urgent agar Rudi menerima
suap dan menyerahkan suap
51. Mengenai darimana uang suap akan
dicari SKK Migas dan nanti akan diteruskan ke pihak2 terkait, semua sdh diatur
oleh J Widjanarko cs
52. Menurut JPU KPK, uang suap utk
Rudi R dgn perantara Deviardi berasal dari : Simon Gunawan Sanjaya (USD 900,000 & SGD
200,000)
53, JPU KPK disebutkan uang tsb
berasal dari Direktur PT Kernel Oil, Simon GS yg diberikan atas permintaan
Widodo Ratanachaitong
54, Jaksa KPK jg sebutkan USD
250.000, USD 22.500, USD 50.000, USD 200.000 dr Artha Meris disimpan Deviardi
di SDB Bank CIMB Pondok Indah.
54. uang USD 50.000 dari Iwan
Ratman. USD 200.000 dari Gerhard Rumeser, uang SGD 600.000 dari Yohanes
Widjonarko di simpan di SDB P Indah
55. Dimana KOLUSI nya KPK dengan
Mafia Migas dan SKK Migas ? KPK sengaja kaburkan FAKTA HUKUM di BAP ini > http://t.co/cHgFeEaovr
56. Uang SGD 600,000 dari Johanes Chandra
Ekajaya DIUBAH @KPK_RI
di persidangan mnjadi uang dari Johanes Widjanarko ! Apa maksudnya ? Gilaak
57. JPU @KPK_RI mustahil
memalsukan dakwaan dgn ubah uang suap Johanes Chandra Ekajaya menjadi uang suap
dari J Widjanarko tnp maksud jahat
58. Johanes Chandra Ekajaya hgga
skrg tdk pernah diperiksa KPK. Chandra adalah rekanan utama: mafia migas binaan
R Prijono, J Widjanarko ca
59. Selama belasan tahun, Chandra
jadi rekanan utama BP Migas dan SKK Migas. Dia selalu dapat proyek di BP/SKK
US$ 1 - 2 Miliar pertahun
60. Chandra anak emas R Prijono, J
Widjanarko, Warjono Karno (eks sekjen ESDM) dan Purnomo YS (mantan men ESDM,
skrg Menhan) tdk diusut KPK
61. Siapa Mafia Migas Indonesia yang
merugikan& merampok uang negara miliaran US$ / puluhan triliun per tahun
>> http://t.co/jSjSWb5NXw
62. Kenapa @KPK_RI tidak pernah
menjadikan Lambok H, R Prijono, Johanes Widjanarko, Johanes Chandra jadi TSK? http://t.co/zKJvPH5GQl
63. Kenapa @KPK_RI TIDAK PERNAH
menjadikan Effendi Simbolon, Artha Merish S, Iwan R cs jadi TERSANGKA KORUPSI
MIGAS ? http://t.co/u1nnTrHwUd
64. Bukankah sangat nyata KORUPSI
dan SUAP R Prijono dan Johanes Widjanarko (kini Ka SKK Migas) ? KPK BUTA ??! http://t.co/2uicv2ZGge
65. Bukankah BAP2 KPK terbukti
menunjukan koruptor besar di SKK/ BP Migas adalah mereka2 ini ? Kenapa KPK
tutup2i > http://t.co/VK6IOwiUTm
66. Bgmn peran @BWijajanto (wkl ketua
KPK) Warih Sadono (Deputi Penindakan KPK) dan pejabat2 KPK lain dalam lingkaran
antek MAFIA MIGAS ?
67. Apakah rakyat harus demo dan
bakar gedung @KPK_RI
atau seret bambang widjajanto, Warih Sadono dulu, agar KPK berani jujur dan
bersih?
68. Sampai kapan KemenESDM, BPK,
KPK, SKK, dan BPH Migas terus berkolusi korupsi rampok uang negara puluhan triliun
/thn? Ayo gantung mrka !
69. Korupsi Rudi Rubiandini kalaupun
ada hnya ratusan ribu US$, kecil dibandingkan korupsi mafia2 migas tadi yg
miliaran US$ per tahun !
70. Nanti akan diungkap bgmn modus Mafia Migas menggarong negara dan berkolusi dgn BPK& KPK. Agar rakyat tahu siapa musuh2 negara. MERDEKA !
By "@TrioMacan2000
1. Eng ing eeng ...Drajat Adyaksa Ses Dishub dan Setyo Tuhu Ketua Pengadaan Dishub DKI Jakarta ditetapkan sebagai tersangka korupsi Bus TJ
2. Mereka ditetapkan sbg TSK Korupsi pengadaan Bus Trans Jakarta sebesar Rp. 1.5 triliun bersumber dari APBD 2013 oleh Kejaksaan Agung
3. Dari hasil penyelidikan kejagung ditemukan adanya penyalahgunaan dlm kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway senilai Rp. 1.000.000.000.000
4. Dan padaa Pengadaan Bus untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler senilai Rp. 500.000.000.000,- oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta
5. Penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup ttg terjadinya dugaan tindak pidana korupsi mark up dalam kegiatan Busway Trans Jakarta
6. Drajat Adyaksa Sesdishub DKI selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler & Busway
7. Setyo Tuhu selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jadi Tersangka
8 . Apakah hanya 2 PNS DKI yg jadi TSK ? Ya tdk donk. Bisa naik ke Kadishub Udar Pristiono (mantan), naik lagi ke Wagub Ahok atau Gub Jokowi
9. Kemungkinan Kejagung usut kasus korupsi sampai ke Wagub Ahok dan atau Gub Jokowi sangat terbuka. Apalagi jika para saksi/TSK buka mulut
10. Publik, media dan KPK harus beri atensi kasus korupsi Dishub DKI Jakarta 1.5 Triliun yang melibatkan pengusaha Michael Bimo Putranto ini
11. Rakyat jangan lengah untuk mengawal kasus korupsi Dishub DKI ini karena pengusaha Michael Bimo Putranto adalah timses dan sohib Jokowi
12. Rakyat harus semakin waspada dan awasi jalannya proses pemeriksaan kasus korupsi karena Gub Jokowi terkesan mau cuci tangan dan berkelit
13. Jokowi berkali2 selalu mengatakan dirinya TIDAK KENAL Michael Bimo Putranto. Pernyataan Jokowi dibantah Bimo yg mengaku kenal dekat
14. Jokowi masih juga berbohong dengan mengatakan Michael Bimo Putranto benar2 tidak dia kenal dan hanya suka menjual2 nama Jokowi
15. Akibatnya, Bimo ngamuk. Dia datangi Jokowi ke Balaikota, sayang Jokowi kabur, hilang. Dia ngumpet entah dimana. Bimo hny diterima Ahok
16. Kepada Ahok yang menerimanya, Bimo protes dan tdk terima dituduh Jokowi sbg pengusaha yg suka ngaku dekat dan hny jual2 nama jokowi
17. Awalnya Ahok bela jokowi dgn nada keras, namun ketika dilabrak Bimo, Ahok cuak. Hilang nyalinya. Kenapa? http://t.co/L0BPymRyRd
18. Bimo Putranto dengan PDnya datangi Ahok yang sebelumnya banyak mengecam Bimo di media massa http://t.co/4OldWmR2Fn
19. Ahok pasti kenal Bimo Putranto, apalagi Jokowi. Bimo dan Jokowi sangat akrab lebih 10 thn karena Bimo salah satu ketua Timses Jokowi
20. Bimo juga teman karib Jokowi sebelum jdi walikota Solo sampai jadi Gub DKI Jakarta. Bimo berkali2 jadi timses Jokowi. Ga kenal? Haha
21. Bimo Putranto sangat dekat dgn Jokowi krna dia ketua timses Jokowi di Solo, pengusaha rekanan pemkot solo yg paling banyak dapat proyek
22. Jokowi kemana2 kalau ada acara hari libur pasti ditemani oleh Bimo Putranto. Masak jokowi menipu diri sendiri, menipu rakyat Indonesia?
23. Jokowi selalu terlihat bersama BIMO, kok tiba2 ngaku ga kenal? Kebanyakan minum panadol ya ? http://t.co/EOHjwnPRxZ
24. Mustahil Jokowi mau perintahkan Kadishub DKI kasih proyek pengadaan kepada BIMO kalau jokowi ga kenal. Itu hil yg mustahal hehe
25. Apalagi proyek pengadaan Rp. 1.5 triliun, pasti pengusaha yang ditunjuk atau direkayasa menang tender /lelang adalah sohib Jokowi. PASTI
26. Tapi ya sudahlah, akun2 nasi bungkus pasti ga terima kalau disebut Jokowi KKN, terima suap, korupsi, menipu, bohong atau memfitnah
27. BIMO teman akrab, rekanan, timses, donatur, kasir dan mitra korupsi Jokowi selama di solo. Ingat kasus korupsi hibah dana KONI Solo?
28. Patut diduga, petinggi PERSIS Solo yg berkolusi dgn jokowi ngembat uang hibah dana KONI 5 miliar dari 11.3 M hak KONI SOLO adalah BIMO
29. BIMO pengurus PERSIS ketua /presiden Pasopati, timses Jokowi yg paling militan, diduga Kolusi/Korupsi bersama Jokowi ngembat dana KONI
30. Sampai skrg kasus korupsi dana Hibah KONI tdk jelas juntrungannya, ga tahu berapa selisih uang yg hilang, antara 1-2 Miliar.
Sumber: http://chirpstory.com/li/161522
Mau ngobrolin ttg perkataan Bung
Hatta; "Korupsi sudah menjadi Budaya Bangsa". Perkataan ini
seringkali disalahpahami.
Perkataan itu bkn ingin mengatakan
'korupsi itu tak masalah'. Tetapi 1) hrs dipahami dg keprihatinan Bung Hatta
trhadap maraknya korupsi.
2) dipahami dg korupsi berakar dari
budaya bangsa; 'kekerabatan/kekeluargaan', 'tdk memberatkan', 'ikatan
emosional', 'tolong menolong', dst
Hampir semua modus korupsi sll
terkait dg tradisi2 "mulia" tersebut. Misalnya, seorang prwira polri
bantu kerabatnya masuk Polri.
Atau krjasama saling menguntungkan,
misalnya pegawai pajak yg mmbantu temannya agar nilai pajaknya gak terlalu
tinggi. ^_^
Biar urusan ktp gak ribet, maka ada
istilah "nembak" hehe ^_^, biar gak ribet smpe pengadilan, pelanggar
lalulintas cukup kasih uang 100ribu
Tiap hari kita sll dengar cerita
biaya org yg memasukkan anaknya ke instansi ini itu pake uang 100-200 juta'an,
kan? ga usah munafik lah^_^
Dulu ada beberapa temen sewaktu SMA
NEMnya rata2 enam koma, bisa masuk jadi siswa di sekolah favorit. kata beberapa
temen, utk 1 NEM biaya 100ribu
anak tetangga sndiri NEM cuma 35,,krn
keluar 1 Jt. tahun 1998,uang itu sgt bnyak, 10x lipat nilai uang jaman skrg
Itu adalah perbuatan korupsi yg
biasa kita denger dlm kehidupan msyarakat kita sehari2. Parkir tnpa karcis dr
Pemda itu udah masuk korupsi.
Klo kita tak menegur, maka berarti
kita mendiamkannya. Makanya,hati2 klo bilang 'AKU ANTI KORUPSI', klo konsisten
dg itu sih,malah sgt bagus
yg sulit ituh ketika kita mnjumpai
temen2 melakukan tindak korup. misalnya ia PNS tapi masuk lewat jalur backstreet.
Hayoo piye iku? ^_^
Klo itu udah jadi kebiasaan yg
berlaku di tengah masyrakat kita, maka siapa aja yg melakukannya tak terbebani
dg sebutan 'KORUPTOR'.
Krn ada pemahaman yg benar,tp tdk
tepat. Klo pelaku korup artinya MENCURI uang rkyat dr laci meja kerja. pdhal
tak ada modus korup kyk gitu.
Perilaku korup pd atasan, modusnya
mirip dg perilaku korup di masyrkt bawahnya. Suap, "Silaturahmi",
m'gelembungkan anggaran, dst.
Wktu Idul Kurban misalnya, ambil
uang dr Kas Masjid utk beli rokok satu dus, dibagi2kan ama pengurus yg ia
sukai. itu jelas perilaku KORUP.
Meski, ia bs tunjukkan bukti
kwitansi, tp pemakaian kas org bnyk utk itu jelas m'hambur2kan anggaran, mirip
bgt ama perilaku pejabat kita
pelaku korup rata2 bergaji dibawah 2
juta, bs lakukan suap jutaan utk memasukkan ke SMA favorit,bgmn dg pjabat yg
brpenghasilan 40 jt/bln?
klas tkang parkir, dg tindakan korup
bs untung 50'an ribu perhari,bgmn dg klas pjbat BI yg berikan kredit puluhan T
kpd para bankir nakal?
Semakin tinggi ekonomi seorang
koruptor, semakin tinggi pula tingkatan korupnya. Itu hny mslh psikologi
ekonomi, uang 10 juta trlalu brharga
bagi ekonomi menengah/bawah, tp sgt
rndah bagi org atas, makanya ia tak mungkin korupsi uang 10-50'an juta. pasti
milyaran rupiah.
Oleh krn itu jgn terjebak atas
kedermawanan seseorang, bagi2 uang 5 juta/hari kpd pnduduk sekitarnya, maka
seseorang itu dianggap jujur.
Uang segitu mah kecil bagi mereka.
Mngkin sebanding dg kita2 brpnghasilan menengah yg keluar uang 5.000 rupiah
buat berderma tiap hari.
Makanya, secara substansial korupsi
di tingkat bawah ama atas itu tidak ada bedanya. sering dilakukan, scr brsama2,
udah jd rahasia umum,dst
Enak bgt klo nyari2 kesalahan korup
1-3 M, dicari2 pasti ketemu jg. makanya, bbrp pengamat kritis nyatain klo KPK
itu cm tebang2 kasus aja.
Langganan:
Postingan (Atom)
.png)
Recent Comment