Select Menu
Select Menu

Favourite

Jawa Timur

Wisata

Donasi Untuk Palestina

Culture

Transportasi Tradisional

Rumah Adat

Bali

Pantai

Seni Budaya

Kuliner





Siapapun pemenang Pilpresnya sebagaimana yang ditentukan oleh rekapitulasi suara di KPU,, kita harus menghormatinya,,

Sikap kami,  redaksi ‘beritatakbiasa’ sangat jelas,, mendukung kebijakan Presiden terpilih, sebagaimana nasehat dari Ibunda Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid.

Jika ada capres tidak menerimanya dan mengajukan gugatan, biarkan ditempuh di jalur hokum. Sama sekali tidak mengurangi keputusan KPU terhadap Presiden Terpilih.

Meski demikian, Proses Hukum terhadap kecurangan-kecurangan di Pilpres 2014 ini harus dilanjutkan. Dan jika ditemukan indikasi penyimpangan, maka pihak yang bersangkutan harus dihukum secara setimpal. Karena ini adalah Negara Hukum.

Biarkan Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kami ucapkan Selamat kepada beliau. Tetapi, sebagai Presiden sekaligus sebagai WNI, ia tidak lah kebal terhadap hokum. Jika terindikasi terlibat dalam kecurangan Pilpres, maka harus juga ditindak secara tegas.

Tingginya potensi penyimpangan lebih dari 20 Juta suara tidak mungkin diabaikan. Bagaimana mungkin di Papua,, Jumlah DPT > Jumlah Total Penduduk? Bagaimana Bisa???

Semakin besar penyimpangan,,  semakin besar pula pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Seberapapun besarnya pihak yang terlibat,, hukum mesti ditegakkan.

Klo sekedar kisruh karena terlambat datangnya segelintir pemilih di Hong Kong dipermasalahin,, kenapa kasus yg jauh lebih besar dicuekin? 

Ini bukan lagi sekedar siapa presidennya,, karena itu sudah gak penting. Yang terpenting adalah Kepercayaan sistem Demokrasi itu sendiri. 

Di Filipina saat ini, Mantan Presidennya, Gloria Macapagal Arroyo, terancam dipidanakan, menyusul dugaan kasus kecurangan Pilpres 2004. Meski sudah 10 tahun, kasus tidak dipetieskan, karena kekuatan oposisi masih solid selama sepuluh tahun. 

Nasib Gloria Macapagal Arroyo dapat pula terjadi pada pemenang Pilpres kali ini.  Oke,, Selamat menikmati Jabatan Presiden, Pak Jokowi, ku tunggu janji-janjimu


By "@TrioMacan2000


1. Eng ing eeng ...Drajat Adyaksa Ses Dishub dan Setyo Tuhu Ketua Pengadaan Dishub DKI Jakarta ditetapkan sebagai tersangka korupsi Bus TJ

2. Mereka ditetapkan sbg TSK Korupsi pengadaan Bus Trans Jakarta sebesar Rp. 1.5 triliun bersumber dari APBD 2013 oleh Kejaksaan Agung

3. Dari hasil penyelidikan kejagung ditemukan adanya penyalahgunaan dlm kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway senilai Rp. 1.000.000.000.000

4. Dan padaa Pengadaan Bus untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler senilai Rp. 500.000.000.000,- oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta

5. Penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup ttg terjadinya dugaan tindak pidana korupsi mark up dalam kegiatan Busway Trans Jakarta

6. Drajat Adyaksa Sesdishub DKI selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler & Busway

7. Setyo Tuhu selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jadi Tersangka

8 . Apakah hanya 2 PNS DKI yg jadi TSK ? Ya tdk donk. Bisa naik ke Kadishub Udar Pristiono (mantan), naik lagi ke Wagub Ahok atau Gub Jokowi

9. Kemungkinan Kejagung usut kasus korupsi sampai ke Wagub Ahok dan atau Gub Jokowi sangat terbuka. Apalagi jika para saksi/TSK buka mulut

10. Publik, media dan KPK harus beri atensi kasus korupsi Dishub DKI Jakarta 1.5 Triliun yang melibatkan pengusaha Michael Bimo Putranto ini

11. Rakyat jangan lengah untuk mengawal kasus korupsi Dishub DKI ini karena pengusaha Michael Bimo Putranto adalah timses dan sohib Jokowi

12. Rakyat harus semakin waspada dan awasi jalannya proses pemeriksaan kasus korupsi karena Gub Jokowi terkesan mau cuci tangan dan berkelit

13. Jokowi berkali2 selalu mengatakan dirinya TIDAK KENAL Michael Bimo Putranto. Pernyataan Jokowi dibantah Bimo yg mengaku kenal dekat

14. Jokowi masih juga berbohong dengan mengatakan Michael Bimo Putranto benar2 tidak dia kenal dan hanya suka menjual2 nama Jokowi

15. Akibatnya, Bimo ngamuk. Dia datangi Jokowi ke Balaikota, sayang Jokowi kabur, hilang. Dia ngumpet entah dimana. Bimo hny diterima Ahok

16. Kepada Ahok yang menerimanya, Bimo protes dan tdk terima dituduh Jokowi sbg pengusaha yg suka ngaku dekat dan hny jual2 nama jokowi

17. Awalnya Ahok bela jokowi dgn nada keras, namun ketika dilabrak Bimo, Ahok cuak. Hilang nyalinya. Kenapa? http://t.co/L0BPymRyRd

18. Bimo Putranto dengan PDnya datangi Ahok yang sebelumnya banyak mengecam Bimo di media massa http://t.co/4OldWmR2Fn

19. Ahok pasti kenal Bimo Putranto, apalagi Jokowi. Bimo dan Jokowi sangat akrab lebih 10 thn karena Bimo salah satu ketua Timses Jokowi

20. Bimo juga teman karib Jokowi sebelum jdi walikota Solo sampai jadi Gub DKI Jakarta. Bimo berkali2 jadi timses Jokowi. Ga kenal? Haha

21. Bimo Putranto sangat dekat dgn Jokowi krna dia ketua timses Jokowi di Solo, pengusaha rekanan pemkot solo yg paling banyak dapat proyek

22. Jokowi kemana2 kalau ada acara hari libur pasti ditemani oleh Bimo Putranto. Masak jokowi menipu diri sendiri, menipu rakyat Indonesia?

23. Jokowi selalu terlihat bersama BIMO, kok tiba2 ngaku ga kenal? Kebanyakan minum panadol ya ? http://t.co/EOHjwnPRxZ

24. Mustahil Jokowi mau perintahkan Kadishub DKI kasih proyek pengadaan kepada BIMO kalau jokowi ga kenal. Itu hil yg mustahal hehe

25. Apalagi proyek pengadaan Rp. 1.5 triliun, pasti pengusaha yang ditunjuk atau direkayasa menang tender /lelang adalah sohib Jokowi. PASTI

26. Tapi ya sudahlah, akun2 nasi bungkus pasti ga terima kalau disebut Jokowi KKN, terima suap, korupsi, menipu, bohong atau memfitnah

27. BIMO teman akrab, rekanan, timses, donatur, kasir dan mitra korupsi Jokowi selama di solo. Ingat kasus korupsi hibah dana KONI Solo?

28. Patut diduga, petinggi PERSIS Solo yg berkolusi dgn jokowi ngembat uang hibah dana KONI 5 miliar dari 11.3 M hak KONI SOLO adalah BIMO

29. BIMO pengurus PERSIS ketua /presiden Pasopati, timses Jokowi yg paling militan, diduga Kolusi/Korupsi bersama Jokowi ngembat dana KONI

30. Sampai skrg kasus korupsi dana Hibah KONI tdk jelas juntrungannya, ga tahu berapa selisih uang yg hilang, antara 1-2 Miliar.

Oleh: Triomacan2000

1.Ingatkah anda ketika Effendi Anas Walikota Jaksel dipecat dari jabatannya setahun lalu? Apa penyebabnya ?

2. Februari 2013 lalu, Jokowi Ahok masih 'bulan madu' dengan eforia rakyat Jakarta yang mengelu2kan kedua tokoh pemimpin baru Jakarta

3. Rakyat tidak mau dengar alasan sebenarnya pemecatan Effendi Anas. Rakyat Jakarta hnya tahu Efendi bersalah, dan Jokohok tdk mgkin salah

4. Rakyat Jakarta sudah menganggap Jokowi Ahok seperti Nabi. Tdk boleh disalahkan dan mustahil berbuat salah. Efendi anas PASTI SALAH

5. Padahal Efendi Anas diberhentikan karena melawan dan menolak perintah Jokowi ahok untuk korupsi, melanggar aturan dan hukum. PECAT !!

6. Jokowi yang mudah berjanji dan suka cari simpati dgn program2 populis memaksa Walikota Jaksel keluarkan uang utk biayai kegiatan2 Jokowi

7. Jokowi bersikeras, Ahok ngotot, Efendi tetap menolak. Pecat ? Belum. Pemecatan Efendi Anas sebagai walikota Jaksel terjadi setelah itu

8. Yaitu ketika Efendi Anas TIDAK TERIMA sikap dan perilaku investor2 China yang mendikte pemprov DKI terkait proyek monorel dan MRT

9. Rapat di Balaikota itu awalnya dipimpin Ahok. Dia buka sebentar dan kemudian mempersilahkan investor china ambilalih pimpinan rapat

10. Keputusan Ahok itu tentu membuat kaget semua pejabat yg hadir. Masak pengusaha China yang dikasih kendali jadi pimpinan rapat ?

11. Ahok keluar ruangan rapat, investor China menjadi pimpinan rapat yang pesertanya pejabat2 pemprov DKI. Namun, pejabat2 DKI tetap sabar

12. Emosi pejabat2 DKI tidak tertahan ketika investor china tsb seenaknya saja mengambil keputusan2 rapat sepihak. Seolah2 sdh dapat mandat

13. Sebagai pejabat paling senior yang hadir dlm rapat tsb, walikota Efendi Anas, minta rapat diskors, dihentikan sampai wagub hadir kembali

14. Tapi, investor China itu dgn enteng mengatakan wagub DKI Jakarta Ahok sdh memberi mereka wewenang penuh utk ambil keputusan apapun !

15. Mendengar jawaban investor China yg kurang ajar dan sudah diluar batas itu, efendi anas langsung gebrak meja dan minta rapat dibubarkan


16. Rapat pun bubar. Investor China tdk terima, lapor ke Ahok, ahok ngamuk2 dan langsung bilang : anas efendi dicopot dari jabatan walikota

17. Efendi anas dicopot dari jabatannya selaku walikota Jakarta selatan. Dia protes, masyarakat betawi protes, tapi Jokowi ahok tdk peduli

18. Ahok panggil Efendi secara pribadi ke ruang kerjanya. Keputusannya : Effendi anas tetap dipecat demi menjaga kehormatan Wagub Ahok !

19. Efendi Anas tdk terima, tapi ahok membujuknya dan menjanjikan pemecatan itu hanya sementara dan nanti akan dipulihkan jabatannya

20. Akhirnya janji ahok ditepati meski terlambat 1 bulan. Selama 13 bulan Efendi anas menjabat kepala perpustakaan DKI jakarta sbg HUKUMAN

21. Pola atau gaya Jokowi ahok memimpin Jakarta memang seperti itu. Seolah2 dia tdk boleh disalahkan. Tdk boleh kehilangan muka meski salah

21. Nasib yang sama hampir terjadi pada sekda Pemprov DKI Jakarta yang nyaris dipecat karena sering menolak perintah Jokowi ahok yg salah

22. Wiryatmoko sdh lebih setahun jadi pejabat sementara sekda pemda DKI. Bolak balik mau diberhentikan karena berani melawan jokowi ahok

23. Namun, jokowi ahok tdk berani pecat Wiryatmoko krna tahu bhw mereka berdua memang salah. Jika sekda dipimpin Pejabat penjilat, mampuslah

24. Sdh tidak terhitung kesalahan, pelanggaran hukum dan korupsi dilakukan Jokowi ahok dan kroninya selama setahun jadi Pemimpin DKI Jakarta

25. Ingatkah anda ketika Jokowi ahok melanggar Perda tentang Kartu Jakarta Sehat (KJS) ? Pergub diterbitkan Jokowi ternyata nerugikan warga

26. Ingatkah anda ketika Jokowi baru menjabat Gub DKI Jakarta tapi sdh membagi2 3000an KJS kepada warga padahal anggarannya belum ada?

27. Drmn biaya KJS yang sdh diberlakukan Jokowi sedangkan belum dianggarkan DPRD /Pemda ? Uang siapa yg digunakan utk biayai KJS ilegal itu?

28. Ingatkah anda ketika Ahok memutuskan PT Askes menjalankan pendampingan progam KJS tanpa lelang? Hny ditunjuk langsung. Negara rugi 17 M

29. Ingatkah anda ketika DPRD DKI akhir 2013 mengajukan hak interpelasi atas pelanggaran dan korupsi jokowi ahok di KJS ? Apa yg terjadi?

30. Media massa bayaran/ milik cukong cina beking si petruk jokowi ahok menghajar DPRD DKI habis2an. Memfitnah DPRD DKI. Putar balik fakta

31. Sementera itu, si petruk Jokowi boneka cina itu dgn enteng bilang : "DPRD DKI memang tdk suka sama saya, mereka mau jatuhkan saya !"

32. Jokowi ahok bukan saja penipu, pembohong dan koruptor, tapi jago memelintir ucapan dan memfitnah orang lain dgn dukungan media massa

33. Jokowi ahok penipu ? YA ! Jokowi Ahok pembohong ? YA !
Jokowi ahok boneka mafia cina ? Absolutely !! Pengkhianat rakyat ? Ya !

34. Jokowi Ahok KORUPTOR ? YA !! Mau bukti ? Banyak ! Terakhir adalah korupsi di pengadaan bus transjakarta senilai 1.5 Triliun !

35. Jokowi Ahok koruptor sdh lama kami ketahui. Jokowi banyak kasus korupsi di Solo dan jika tdk dilindungi mafia cina. Sdh lama jadi NAPI

36. AHOK malah sdh jadi tersangka di Polda Babel karena penyerobotan hutan lindung dan tambang ilegal melalui 4 perushaannya. Kok macet ?

37. Silahkan cek deh sama Dirkrimsus Polda Babel (dulu AKBP Bobby). Jelas tertera nama Zhang Wan Xie alias Basuki Indra (nama asli ahok) TSK

38. Jokowi meski belum jadi TSK, korupsinya di penjualan aset pemda Solo yaitu Hotel Maliyawan yg sarat KKN sangat telak. Jokowi terima suap

39. Sayangnya, Lukminto penyuap Jokowi tiba2 mati mendadak di Singapura. Coba deh cari penyebabnya ..kenapa Lukminto mati mendadak ?

40. Tapi jangan harap si Petruk boneka cina Jokowi ini bisa bebas melenggang. Korupsinya di 13 kasus masih menggantung di Solo

41. Termasuk korupsi hibah KONI yg dialihkannya tanpa persetujuan DPRD dan KONI pusat sebesar 5 Miliar ke PERSIS SOLO, dan disunatnya 1.5 M

42. Siapa koruptor dana hibah KONI selain Jokowi? Namanya Michael Bimo Putranto yg juga timses Jokowi dan koruptor 1.5 T bus TransJakarta !

43. Entah sampai kapan Jokowi Ahok boneka cina ini bisa bertahan dan selamat dari jeratan hukum atas korupsi2nya. Bekingnya Mafia Cina

44. Cina sdh menjajah dan menggenggam Jakarta, selangkah lagi menjajah dan menindas Indonesia. Kekuatan mereka adalah media dan uang suap

45. Tggu cina berkuasa di RI, politik& ekonomi. Total. Dan sebagian dari kita, terutama kami, akan nyatakan perang kepada mereka. MERDEKA BUNG!

WAJIB DI SHARE….!!!


Pencitraan selalu berhubungan dengan gambaran ideal tentang sesuatu/seseorang. Politik adalah proses kompleks, sehiingga sulit sebenarnya untuk menentukan gambaran politisi ideal yang bagaimanakah yang cocok sebagai pemimpin. ( karena proses politik proses saling menjegal, pendukung-oposisi, deal-deal belakang layar, permainan anggaran, strategi saling menjatuhkan, dsb). Kecuali, gambaran politisi sebagaimana kita idealkan waktu remaja dulu, dimana waktu itu pikiran kita masih sederhana dalam berfikir politis.

Waktu remaja dulu, aku berfikir jika kelak akan menjadi Pemimpin, aku takkan menggusur orang semau-maunya, sebagaimana lazimnya pemimpin yang aku lihat di TV. Di TV digambarkann, rakyat miskin tinggal di rumah semi permanen, rumah mereka harus tergusur. Miris !. Aku akan jadi pemimpin anti penggusuran. Selain berfikir “anti penggusuran”, aku akan bangun kota kesayanganku (Solo), seindah-indahnya. Kalo perlu semua Sungai di Solo, yang penuh limbah industri, aku sulap bim salabim jadi bening, sebening kolam renang.

Ketika memasuki jenjang mahasiswa, aku udah berfikir agak “maju”. Aku akan jadi seorang pejabat yang bersih dari korupsi. Aku akan jadi pemimpin yang disegani, pers akan meliputku sebagai pemimpin handal, amanah, anti korupsi, dan benar-benar berkomitmen kepada rakyat. Aku akan berkeliling menemui rakyat miskin, dan mendengarkan aspirasi mereka, lalu mewujudkan semua impian mereka. Mereka mau apa, bim sala bim, uang dari pemerintah akan langsung cair untuk membantu mereka. Ketika aku mati di saat menjadi pemimpin, maka semua orang akan menghadiri pemakamanku dan menangisi kepergianku.

Selepas kuliah, mulailah terjadi fase berfikir realistis. Aku mulai berfikir takkan mungkin menjadi pemimpin, jika aku tak punya “relasi”. Untuk meningkatka relasiku, aku harus pintar komunikasi, jadi daya tarik orang, dan pintar berorganisasi, tapi semuanya tak ku miliki. Semakin dewasa, semakin detail lah apa-apa yang hanya sedikit yang kuketahui di masa lampau. Bahwa, dalam proses politik apapun, strategy loby itu sgt penting. Untuk jadi karyawan di swasta pun, harus pintar2 menjawab, karena jawaban kita dalam wawancara itu bagian dari loby itu untuk bekerja di kantor bersangkutan. Apalagi loby-loby dalam politik. Tak mungkin lah, Jokowi tiba2 njedul mencalonkan diri jadi Gubernur DKI. Awalnya kan, Mobil Esemka dulu. Dulu waktu kemunculan Mobil Esemka, secara tak sengaja ku temukan komentar di fb “Modal buat nyagub di DKI”, kirain orang itu omong asal, tapi beberapa bulan kemudian ternyata  kok bener ya? :D , itulah deal-deal di belakang yang tak mugkin kita ketahui.

Politik itu bukan lah Sepakbola di Tv2, semua strategi, permainan, tackling, diving, dll, dapat kita saksikan di depan mata kita langsung. Berita politik di media yang sampai di kepala kita hanya permukaan gunung es, dimana bagian bawah yang tak kita ketahui justru lebih menentukan daripada sekedar apa yang kita lihat di permukaan.

 Semakin dewasa semakin sadar juga, bahwa segala sesuatu PASTI butuh dana. Jadi, anggapan bahwa dulu untuk membangun sungai2 jorok di Solo, bim salabim jadi bersih,  sirna sudah. Tak mungkin bagiku untuk membersihkan waduk ria-rio,, eiitt salah, untuk membersihkan sungai Jenes-Solo, tanpa anggaran. Juga pemikiran bahwa menggusur PKL atau rumah semi permanen, takkan mudah dicegah. Aku juga sadar, bahwa untuk membangun ini itu, semuanya sudah direncanakan dalam rencana pembangunan, agar alokasi keuangan daerah dapat teralokasikan secara sistematis dan tepat sasaran. Tak mungkin lagi berfikir, bahwa pemerintah itu kayak Doraemon, “aku ingin begini, aku ingin begitu, semua dikabulkan dnegan kantong ajaib” hehe. :)

Pemimpin itu bukan lah Person, tapi Tim. Untuk jadi pemimpin, harus berjuang dulu, lewat lobi-lobi, dari lobi tingkat partai, sampai lobi ke orang-orang berpengaruh (dari preman sampai pengusaha) untuk menyokong pencalonan kita sebagai kepala daerah. Dan, yang namanya loby, sudah tentu kita tak cuman modal mulut doang. Semuanya harus ada deal-deal antara kita dan mereka. Tak ada Makan Siang Gratis. Seorang calon pemimpin, SIAPAPUN JUGA, butuh pencitraan. Lihat saja photo2 caleg di pinggir-pinggir jalan, hampir semuanya pasti eksyen tersenyum, kagak ada yang eksyenn judes. Pencitraan itu dapat dibangun lewat sarana iklan atau dengan sarana berita.

Ada kalanya seorang pemimpin yang buta media, dengan latah melakukan penggusuran. Maka, yang terjadi adalah keesokann harinya Judul Headline Surat Kabar Lokal akan seperti ini “Rakyat Kampung Duku akan Perjuangkan Hak Hidup mereka Melawan Penggusuran Pemkot“. Coba kalo si pemimpin dekat ama Media, Judul beritanya akan jadi lain, “Walikota berencana lakukan Normalisasi Pemukiman Kumuh“. Judul, settingan tulisan di Surat Kabar, dan pemilahan sumber, pasti sangat berpengaruh pada opini yang terbentuk ke pemirsa. Di musim banjir, judul berita “Gubernur persiapkan 2000 sumur resapan untuk kurangi banjir“, jelas berbeda pengarahannya denga judul bombastis “Gubernur tanggulangi banjir DKI dengan hanya bangun 2000 sumur dengan anggaran 150 M“.

cara utuk menentukan apakah sebuah media itu melakukan pencitraan, dengan mengukur, apakah dengan memberitakan seseorang akan menimbulkann reaksi emosional (simpati/antipati) kepada yang bersangkutan atau tidak. Jika terjadi simpati, maka telah terjadi pencitraan positif, sebaliknya, timbul reaksi antipati, maka telah terjadi pencitraan negatif. Olga Syahputra, sebagai artis yang punya gaya hidup beda, karena memposisikan diri sebagai host di suatu acara Reality Show, ia harus mengunjungi pemukimann kumuh, menangis bersama mereka, maka pemirsa akan mudah mengambil simpati ke si Olga. Tapi sebaliknya, jika yang ditayangkan adalah gaya glamour hidup si Olga, maka yang muncul adalah sikap antipati. Manusia itu bukan lah malaikat yang selalu bertindak benar. Karena manusia, tempat berkumpulnya segala kebaikan sekaligus kesalahan.

Coba bayangkan, peran si Olga Syahputra diganti denga seorang Gubernur. Gubernur, yang terobosan ke pemukiman2 kumuh sebagaimana dilakukan Olga. Menengok mereka, memberikan sejumlah uang untuk orang yang meminta (uang Pemda tentunya), lalu mendatangi danau yang kumuh disulap, jadi bening ning, maka akan muncul reaksi emosional yang lebih besar daripada sekedar si Olga. Apalagi komentar ceplas-ceplos dan gaya nyantai si gubernur  menghadapi si wartawan. jadi blusukan itu bisa dipandang sebagai bagian rasa merakyatnya seorang pemimpin. Tapi tak bisa disalahkan pula, jika ada yang beranggapan tak lebih dari program “Reality Show” yag dikemas dengan cara yang berbeda, dengan dana tak dari produser, tapi dari APBD DKI.

Pencitraan itu akan mudah merasuk ke rakyat awam, dimana gambaran tentang pemimpin yang ideal, sebagaimana gambaran pemimpin yang ideal selagi kita masih duduk di bangku SMU. Tak berfikir tentag tarik menarik kepentingan, tak ada deal-deal, Media menulis apa adanya sesuai dengan kualitas kepemimpinan kita, dst. Yang perlu kita ingat, dulu Pak Harto langgeng memimpin Indonesia karena apa? karena ia telah dicitrakan sebagai pemimpin sukses dalam melakukan pembangunan di Indonesia, lengkap dengan penghargaan-penghargaan, baik dari luar negeri, apalagi dari dalam negeri. Ketika itu, melihat wajah Pak Harto saja, cintanya sudah minta ampun. Tapi, pencitraan itu tiba2 berbalik di tahun 98, dari Pak Harto yang digambarkan sebagai bak malaikat, menjadi Pak Harto yang bak iblis.
Sekian, semoga bermanfaat.


Banyak artikel yang mengaitkan antara Jokowi dan Banjir, baik itu dari pendukung maupun kritikus Jokohok. Para Kritikus tidak selamanya menyalahkan Jokohok terkait banjir Jakarta. Sebagian Kritikus malah bersifat realistis. Karena mereka juga menyadari bahwa Jakarta itu bisa dibilang wilayah ‘muara’, maka tak heran kalau terjadi banjir. Kalau mau bebas dari banjir, maka Jakarta perlu dipindahin saja ke Kota Bogor. Tak tepat sasaran jika mengkritik Jokohok melalui banjir yang terjadi di Jakarta saat ini.

Tapi tak etis pula jika berusaha menangkal kritik-kritik terhadap kepemimpinan Jokowi secara membabi-buta dan tidak tepat sasaran juga. Seperti gambar peta titik banjir yang diupload oleh salah seorang pendukung Jokohok sebagaimana berikut ini; 

Katanya di tahun 2013, banjirnya segini besarnya >>
13903619181475402177
Dan di tahun 2014 cuman segini >>
1390362006999902919
Tuh dikit kan? Hehe.. sebenarnya dua peta di atas dikeluarkan dari pihak yang berwenang yaitu pihak BPBD DKI dan BNPB, tetapi penafsiran terhadap data pun seharusnya dengan cara benar pula. Coba saja kalo gambar terakhir benar-benar dikeluarkan sebagai peta resmi pendistribusian bantuan saat ini, BPBD DKI bisa dikepung orang se-Jakarta. Xixiixi

Harus fair lah dalam bermain. Ketika banjir datang, para kritikus tak boleh menjadikan banjir sebagai senjata, karena tidak tepat katanya. Tetapi jika terjadi sebaliknya, Jakarta tak banjir, maka logikanya tak tepat pula jika menjadikannya sebagai indicator keberhasilan Jokohok. Jika Jakarta tak banjir, paling segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan Jokowi dikatakan sebagai kunci menanggulangi banjir, dari pelarangan topeng monyet sampe plat nomer ganjil-genap yang tak jadi. hehe

Perkaranya sekarang ini bukan perkara “Jokowi Bersalah Atas Banjir Jakarta”. Jadi tulisan ini tidak memperkarakan Jokowi dengan banjir, karena hal ini sudah ditulis oleh puluhan kompasianer. Kami hanya mau “melihat sekilas ke belakang” saja, tentang sebab besarnya ekspektasi warga Jakarta terhadap Jokowi.

Ekspektasi adalah harapan atau keinginan dari para customer terhadap kualitas pelayanan yang akan diberikan kepadanya. Ekspektasi ini dapat berupa ekspektasi dari para pelanggan restoran terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepadanya, ekspektasi dari pendukung tim bola terhadap kualitas permainan tim kesayangannya, atau ekspektasi dari rakyat terhadap kualitas kebijakan pemimpinnya. 

Tak dapat dibayangkan bagaimana mungkin Jokowi yang tahun 2010’an tak dikenal oleh orang-orang Jakarta, tiba-tiba namanya muncul sebagai pemenang mutlak pada Pilkada tahun 2012. Kenapa kebanyakan warga DKI memilih dia sebagai gubernur DKI? Karena ekspektasi terlalu tinggi yang diberikan warga kepadanya di Pilkada tahun lalu.

Dalam benak orang awam, kualitas pemimpin sangat menentukan maju tidaknya rakyat yang dipimpinnya. Jika pemimpinnya berkualitas, otomatis warga yang dipimpinnya akan makmur sejahtera. Jika pemimpinnya cacat, maka warga tidak akan sejahtera. Mereka tak terlalu dipusingkan dengan banyak variable keberhasilan daerah, satu-satunya variable yang mereka nilai adalah kualitas pemimpinnya, yang mereka nilai sendiri berdasarkan apa-apa yang disampaikan kepada mereka (dari media tentunya). Mereka tak pikirkan seberapa laju pertumbuhan ekonomi, seberapa potensi daerah, seberapa besar APBD & PAD’nya, mereka itu hanya memikirkan satu variable keberhasilan daerah, yaitu PEMIMPINNYA. Apalagi ditambah judul bacaan yang ‘menyesatkan’, seperti “Sri Supeno Bawa Kota yang dipimpinnya menuju Kemajuan bla bla bla” dsb.

Tiba-tiba, mereka kedatangan orang, (yang digadang-gadang media massa), luar biasa sebagaimana gambaran ideal mereka selama ini;

4. Pemimpin yang berpenampilan sederhana, apa adanya, terbuka dan tidak selalu menunjukkan kekakuan birokrasi.
5. dan sedabrek kualitas2 lain yang disandangnya.

Dengan pemimpin seperti ini, maka banyak yang mengharapkan Jakarta bim salabim jadi kota yang maju, dan semua permasalahan dapat teratasi dengan baik, termasuk masalah banjir. >> http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/21/17300060/Warga.Kampung.Apung.Berharap.pada.Jokowi
 
Apalagi hal itu diikuti dengan “kesanggupan” Jokowi untuk memimpin DKI. Dengan membawa bekal “keberhasilan”nya memimpin Solo, ia akan bebaskan Jakarta dari banjir (dan kemacetan) hanya dalam rentang waktu 3 tahun. >> http://www.rmol.co/read/2011/06/28/31483/Walikota-Solo . plus penghargaan-penghargaan yang diraihnya berkat kemajuan kota Solo di bawah kepemimpinannya. >> http://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-tinggalkan-banyak-warisan-di-solo-tentang-jokowi-7.html Orang-orang luar Solo kagum dan mengira bahwa Solo telah berubah ke arah kemajuan di tangan Jokowi. (meski orang Solo sendiri banyak yang bingung, dimana ya letak kemajuan kotanya? Hehe).

Ditambah lagi katanya walikota ini digambarkan punya terobosan-terobosan luar biasa dalam memajukan kotanya. Lihat saja dengan inisiatifnya membuat mobil nasional dengan potensi daerah yang dimilikinya, Esemka, dengan melibatkan para siswa SMK saja, produksi mobil dalam negeri akan dapat bersaing dengan mobil-mobil import. (begitu lah gembar-gembornya media waktu itu, hehehe ). Siapa yang tidak berekspektasi tinggi jika dihadapkan pada pemimpin SEHEBAT ini??. Para intelek saja dapat terpengaruh, apalagi orang-orang awam, yang daya kritisnya rata-rata lebih rendah daripada si intelek

Benar saja apa dalam benak rakyat, sesaat setelah terpilih jadi gubernur, Jokowi langsung membuat GEBRAKAN brak brak brak!!! (istilah yang diberikan media kepada Program2 Pemda pimpinan Jokowi dengan istilah GEBRAKAN, sedang Pra-Jokowi cukup dikasih embel2 KEBIJAKAN, antara Kebijakan dan Gebrakan, padahal 2 istilah itu sebenarnya essensinya sama kok, hehehe ). Lihat saja GEBRAKAN yang dilakukan Jokowi terkait dengan penanggulangan banjir sebagaimana berikut ini;

1. Pengerukan Waduk Pluit. Program ini dipercaya untuk menanggulangi banjir, padahal waduk Pluit hanya dikeruk 1 sampai 2 meter, itu saja dengan 10 hektar dari total 80 hektar luas waduk. Lalu dibuat taman, biar kelihatan indah. BELANDA PERLU BELAJAR KEPADA JOKOHOK. Sehebat-hebatnya orang Belanda dalam urusan HIDROLOGI, mereka jelas tak mungkin bisa seperti Jokohok, menanggulangi banjir dengan membuat TAMAN, kan? Hehehe 

2. Normalisasi Waduk Ria Rio. Meski waduk ini berukuran seupil, tetapi DIPERCAYA dapat mencegah Jakarta dari bahaya banjir. >> http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/04/5/192212/Pengerukan-Waduk-Ria-Rio-Antisipasi-Banjir . meski waduk ini besarnya 1/10 waduk Pluit, tetapi normalisasi 2 waduk ini sama-sama membutuhkan dana 1 Triliun.
3.
Melihat kembali bagaimana Jokowi, dari sebelum terpilihnya jadi Gubernur DKI hingga masa pra-banjir kemaren, maka LETAK PERMASALAHANNYA bukan terletak pada Banjirnya an sich, tetapi pada ancaman kehancuran rekayasa opini (Politik Pencitraan) yang selama ini benar-benar dijaga oleh media-media pro-Jokowi untuk mensukseskannya di Pilpres 2014 mendatang.
Karena untuk mencapai hal itu, maka selama ini ada 2 hal yang mereka lakukan;
1. Membuktikan bahwa Jokowi sanggup memimpin DKI, dengan melakukan sosialisasi besar-besaran terhadap segala program yang dilakukan oleh Pemprov setempat. Sehingga program-program tersebut dapat berjalan sesuai dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang disusunnya. Selain itu perlu juga;
2. Memperkenalkan diri sebagai pemimpin merakyat, sederhana, terbuka, apa adanya, cerdas, hingga perlu terjun langsung di lapangan, dan bersosialisasi dengan wartawan dan masyarakat kalangan bawah. Hal ini sering menyebabkan kurangnya koordinasi antar instansi, bahkan koordinasi dengan kepala daerah sekitar Jakarta (Depok, Tangerang, Bekasi) sebelum musim hujan, serta terpuruknya program-program yang direncanakannya, termasuk program penanggulangan banjir. >> http://www.koran-sindo.com/node/349234
Mempercayai bahwa seorang pemimpin (siapa saja pemimpinnya) bisa mengatasi banjir Jakarta sama saja dengan mempercayai obat-obat “superkuat” yang dijual dipasar-pasar loak, termasuk pemimpin kayak Jokowi ini. Lihat saja bagaimana para penjual dengan gaya meyakinkan dapat mempengaruhi para pembeli untuk mempercayai dan membeli obat-obatan yang dijualnya. Kalo tak percaya, coba deh bandingkan LEBIH MEYAKINKAN MANA cara ngomongnya, antara para penjual obat di pasar loak sama penjual obat konvensional di apotik-apotik??. Paling obat kuat yang diberikan sama apa yang dijual di toko-toko obat, tetapi ditambahin dengan ungkapan2 meyakinkan untuk menambah efek Placebo. 

Jokowi dalam masalah banjir ini tak perlu disalahkan, karena ia bagaikan “obat superkuat”nya, hanya pasif belaka, sedangkan media-media sebagai penjualnya. Sebagai penjualnya, kita tak perlu menyalahkan mereka, karena hanya dengan cara seperti itu, mereka dapat makan. Kita juga tak dapat menyalahkan pembelinya, karena mereka tak pernah punya pengalaman dikibulin penjual. Biasalah si penjual suka ngibul, katanya obat yang dijualnya lebih manjur dari obat2an konvensional, karena obat yang dijualnya ber-merek “BLUSUKAN & GEBRAKAN”. Sebenarnya sama saja, cuman yang biasa ditawarkan dengan cara lebih meyakinkan untuk menambah efek Placebo.



Hendaklah Kamu melihat apa yang terjadi di masa lalu, sebagai pelajaran di masa depan”. Sekelumit nasehat dari Tuhan untuk kita semua tentang pentingnya sejarah. Tak kurang dari Soekarno sendiri menyandikannya dengan ungkapan “Jasmerah” (Jangan sekali-kali melupakan sejarah). Dalam kata mutiara bahasa Indonesia ditemukan ungkapan unik “Hanya Keledai yang jatuh pada lubang yang sama”. Artinya kita harus berhati-hati agar tidak mengulangi kesalahan yang telah kita perbuat di masa lalu. Yang dikehendaki oleh kata2 mutiara tsb adalah agar kita punya memori jangka panjang, bukan memori jangka pendek. Gembar-gembor Kebangkitan Mobil Nasional (Mobnas) sendiri mudah dilupakan, dan kini nasibnya udah mangkrak, gagal uji emisi, tidak dipakai satu pun kepala daerah sebagaimana yg digembar-gemborkan dulu.
Dalam konteks Jakarta, rakyat DKI sendiri sudah melupakan Foke, dan hujatan dan kritikan yang ditujukan kepadanya ketika beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, akibat kegagalannya mengatasi banjir. Tulisan ini mengambil sikap “Positif thinking” terhadap kepemimpinan para Gubernur Jakarta, termasuk dalam Kepemimpinan Foke ataupun Jokowi. Karena tiap Pemimpin daerah, siapa saja, PASTI mempunyai program-program yang seluruhnya dibiayai oleh APBD setempat, atau dengan bekerjasama dengan donator barat (seperti JRF) dalam melakukan pembangunan, baik fisik maupun non fisik.
Termasuk dalam penanganan banjir, siapapun pemimpin Jakarta, PASTI sedikit banyak membuat kebijakan terkait dengannya. Dana APBD dari pemerintah ke Dinas PU dan BPBD/BNPB, pasti cair terkait dengan penanggulangan bencana banjir. Program-program tersebut dari Gubernur satu dilanjutkan dengan Gubernur lainnya, secara berkesinambungan. Sehingga siapapun Gubernurnya, tak mungkin membangun (dalam hal penanggulangan bencana banjir) dimulai dari titik 0. Bahkan pada tiga tahun pertama kepemimpinan Foke, menganggarkan 1, 677 T untuk membiayai Program penanggulangan banjir.
Tak perlu lagi dijelaskan apa saja yang telah dilakukan oleh Jokowi, karena kami sangat yakin, apapun program yang dicanangkan oleh Jokowi, sudah dijelaskan secara gamblang oleh media-media konvensional, baik cetak maupun elektronik. Jangankan Program-programnya, Jokowi tertawa, haru, nonton konser, naik bis, menghadiri ini menghadiri itu, saja bisa dijelaskan secara gamblang oleh media, apalagi terkait program-progam yang tengah dijalankannya. Hal ini berbeda ketika pada masa Foke, jangankan Foke kentut, Foke jungkir balik bangun program dengan serap anggaran Triliunan sekalipun belum tentu dilirik media.
Program-program penanganan banjir yang dilakukan oleh Foke salahsatunya adalah tembusnya Kanal Banjir Timur (KBT) ke Laut. Dalam waktu 2 tahun, ia dapat membebaskan tanah 4.600 m2 . KBT tembus ke Laut Jawa pada akhir 2009 , berfungsi sepajang 23,57 kilometer, dengan lebar bervariasi antara 100 -200 meter dan kedalaman 3,7 meter. KBT mampu mengatasi kawasan genangan air di Timur dan Utara Jakarta. Selain itu, data dari dinas Pekerjaan Umum menyatakan bahwa pada masa ini, Pemerintah DKI telah membebaskan 18 dari 78 kawasan genangan air, dan telah membebaskan 33 dari 106 genangan air di Jalan. >> http://www.suarapembaruan.com/home/foke-mengaku-serius-tangani-banjir/234
Pemprov DKI pada masa Foke juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukann oleh Jokowi. Pada masa Foke dilakukan normalisasi sungai dengan melakukan pengerukan sungai, pengerukan 56 saluran air, Pembangunan pengendalian banjir di 18 lokasi, rehabilitasi waduk dan situ, pembangunan waduk pluit, dan pembangunan saluran terowongan penghubung Kanal Banjir Barat (KBB) dan KBT. >> http://news.okezone.com/read/2010/10/07/338/380115/fauzi-ahlinya-bowo-bicara-soal-banjir-jakarta .Hasilnya, Foke mengklaim sebanyak 40 titik genangan dapat dihilangkan, tinggal 60 titik, dan pada akhir pemerintahan Foke, ia mengklaim tinggal tersisa 18 titik lagi. >> http://f1nusia.blogspot.com/2012/04/program-kerja-foke-dan-nara.html .
Tak hanya pada bidang pembangunan fisik dalam penanganan banjir, tetapi dalam hal melakukan rencana kontinjensi atau aktivitas pengurangan dampak dari risiko bencana, telah dirancang oleh Fauzi Bowo, bahkan sebelum musim hujan datang. Salah satunya adalah, menggelar Apel yang diikuti oleh 6.844 personil gabungan dari Satpol PP, TNI/Polri, Camat/Lurah, dan dinas-dinas terkait pada November 2011. >> http://megapolitan.kompas.com/read/2011/11/30/10264072/Foke.Jakarta.Siap.Hadapi.Banjir .
Fauzi Bowo juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran Walikota di lima kotamadya di Provinsi DKI dan Dinas Pekerjaan Umum DKI untuk menganalisa dan mengkaji seluruh ancaman dan kerentanan terhadap bencana banjir di semua wilayah-wilayahnya masing-masing. Analisa itu terutama ditujukan untuk mengkaji penyempitan dan pendangkalan di sungai-sungai yang mengalir melewati lima kotamadya DKI. >> http://www.sindotrijaya.com/news/detail/291/foke-instruksikan-seluruh-wali-kota-analisa-banjir#.UtjPU_tESho Meski demikian, Jakarta tetap saja banjir, dan pada akhirnya, secara gagah berani, Foke mengaku gagal menangani banjir Jakarta.
KLAIM-KLAIM telah melakukan ini melakukan itu, memang kecenderungan SEMUA pemimpin yang sedang atau telah memimpin sebuah daerah, termasuk Foke ataupun Jokowi. Jokowi sendiri ketika mau meninggalkan Solo, mengklaim bahwa titik rawan bencana banjir di Solo hanya tinggal satu, meski hal ini tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. >>http://www.tempo.co/read/news/2012/03/22/228391849/Solusi-Banjir-Jakarta-ala-Jokowi . Klo Jokowi sekarang mengklaim telah menghilangkan beberapa titik banjir di Jakarta, maka hal itu sebenarnya sama pernah dilakukan oleh Foke ketika memimpin Jakarta, atau pernah ia lakukan di Solo. Semestinya BNPB menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata “telah berhasil menghilangkan titik banjir”, dan dijelaskan secara konkret titik-titik mana saja yang telah dihilangkan, apakah ada jaminan bahwa titik itu tak lagi banjir jika hujan deras melanda Jakarta?. Sehingga, pemimpin tak lagi omong sembarangan hanya bertujuan ber-apologi semata.
Klaim telah bangun ini bangun itu, melakukan ini melakukan itu, biasanya dilakukan agar Pemimpin Daerah tak disalahkan ketika banjir melanda wilayahnya. Pada masa Jokowi saat ini, kita tak usah heran jika Media Massa, selain menayangkan banjir, juga menayangkan apa saja yang telah dilakukan oleh Jokowi, dari normalisasi waduk, pengerukan sungai, sampai penggusuran-penggusuran rumah di Puncak. Dalam Komunikasi Politik, hal ini berarti mereka hendak mengatakan kepada warga DKI bahwa mereka telah MAKSIMAL, dalam melakukan pencegahan terhadap banjir.
Jika pada masa Foke saja, dimana pers begitu keras terhadap pimpinan Pemprov setempat, dapat mengklaim keberhasilan menghilangkan titik-titik banjir, apalagi pimpinan Pemprov dimana pers begitu lunak terhadapnya, bahkan sangat dimanjakan. Pers dimanapun punya pengaruh sangat besar, bahkan di Negara dengan tingkat pendidikan tinggi seperti di AS, Pers sendiri disebut dengan “4th Power” (kekuatan Keempat), karena begitu besarnya tekanan dan pengaruh pers. Apalagi, di Negara berkembang, dimana tingkat pendidikannya relative rendah, sehingga sangat mudah dikontrol opininya.
Ketika musim hujan turun, Jakarta Banjir, banjir kritik, bahkan hujatan ditujukan kepada Foke. Berikut ini adalah contoh judul-judul Media Massa Online, menghujat kepemimpinan Foke ketika banjir melanda Jakarta;
J K: Gagal Bangun Jakarta, Foke Tak Usah Ikut Pilgub Lagi >> http://nasional.kompas.com/read/2012/02/23/17494547/JK.Gagal.Bangun.Jakarta
-
Dan masih banyak lagi judul-judul yang berintikan pada kegagalan Foke menangani Jakarta, akibat banjir yang melanda ibukota. Tetapi hal yang sama sama sekali tak terjadi pada Jokowi. Bahkan, banjir bandang di Jakarta saat ini fakta yang sebenarnya terjadi di Jakarta jauh lebih parah daripada apa yang disuguhkan di media.